HMP Gerebek Munaslub, Muchdi PR jadi Ketum

ketum/Sekjen Berkarya periode 2020-2025

HAVIA WORLD | JAKARTA | Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto alias HMP turun tangan hancurkan Munaslub Partai Berkarya yang diprakarsai oleh Badar Andi Picunang, kisruh antara partai berkarya sejak berdirinya partai ini adalah karena perombakan yang dilakukan oleh HMP semenjak dirinya terpilih menjadi ketua Umum Partai Berkarya.

Disisi Badarudin Andi Picunang hal ini merupakan penyelamatan terhadap keberlangsungan Partai Berkarya kedepannya. Mesti hal tersebut mendapatkan ancaman dari Ketua umum (Ketum) Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), Presidium Penyelamat Partai Berkarya tetap menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Alhasil, acara dibubarkan langsung oleh Tommy, karrna hal tersebut dianggap Inkonstitusional, sabtu (11/07) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.

Untuk sekelas Partai besar kondisi munaslub semacam ini mesti dipersiapkan dengan matang, terutama dalam sisi penjagaannya dan tidak mudah diterobos begitu saja karena sifatnya privasi. Didampingi oleh Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso dan sejumlah petinggi partai Berkarya bersama para simpatisannya masuk ke audiotorium hotel yang rencananya akan menjadi tempat digelarnya munaslub. Tetapi terlihat disana ada meja dan sepanduk yang sudah terpasang rapi, hanya saja kader-kader yang hadir belum terlihat menempati jajaran tempat duduk.

HMP dan sejumlah petinggi Partai Berkarya meminta agar Kader yang hadir untuk membubarkan diri dan keluar dari lokasi acara.

"Masih ada para pesertanya (Munaslub) yang hadir di hotel ini. Hari ini mereka harus keluar dari hotel ini, Kita harus mengedepankan persuasi atau hal yang baik, tidak anarkis, dan jaga kebaikan citra partai di mana pun, khususnya di hotel ini," ujar HMP.

Ditempat yang sama Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menyatakan, "Dalam rapat keputusan yang telah dilakukan oleh DPP, dalam rapat plenonya, apa yang menamakan dirinya Presidium Penyelamat Partai itu adalah ilegal, inkonstitusional dan melawan partai. Kemudian rapat memutuskan mereka diberhentikan dari pengurus maupun dari keanggotaan Partai Berkarya," ungkap Priyo dalam kesempatan yang sama.

Walau ditempat Munaslub diadakan tidak ada terlihat Badar Andi Picunang, tetapi gerakan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) tersebut tetap dilakukan melalui dan menghasilkan bahwa telah menunjuk Mayor Jenderal (Purn) Muchdi Purwoprandono sebagai ketua umum partai dan Andi Picunang sebagai Sekretaris Jenderal.

"Telah terpilih dalam Munaslub ini, bapak Mayjen Muchdi PR purnawirawan angkatan darat (AD) sebagai ketum Berkarya periode 2020-2025," ungkap Badar lewat konferensi video di Jakarta, Sabtu (11/07).

Munaslub selain penunjukan tersebut juga memutuskan mengganti nama Partai menjadi Partai Beringin Karya (Berkarya), dari semula hanya Berkarya, yang didirikan pada 5 Mei 2016. Dan menurut Badar Munaslub juga telah mengubah warna dasar partai dari warna kuning menjadi warna putih. Hasil Munaslub juga telah menetapkan sejumlah program yang akan dijalankan hingga lima tahun ke depan yang selanjutnya akan dibahas dalam Rapat kerja nasional (Rakernas) partai.

"Akan disegera tindaklanjut dalam rakernas beberapa bulan ke depan setelah mendapat pengakuan dari pemerintah, dalam hal ini SK Kemenkumham," ungkapnya.

Merespon intimidasi yang sempat terjadi pada pukul 10.00 yang sempat mengacak-acak tempat pelaksanaan Munaslub dan merusak sejumlah atribut, Badar Andi Picunang tidak ambil pusing dan menurutnya Munaslub yang dilakukan kubunya merupakan tindakan legal, karena telah dihadiri sekitar 220 anggota partai dari 30 provinsi. Jumlah itu kata dia sudah memenuhi kuota forum (kuorum), dan oleh karenanya Munaslub dinyatakan legal sesuai anggaran dasar dan tata tertib partai.

Badar juga menambahkan bahwa pelaksanaan Munaslub Berkarya, dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas hasil Rapimnas ketiga partai yang diselenggarakan di Solo pada 2018 silam. Ia mengkritik kepemimpinan partai yang selama ini menurut dia autokrasi dan feodal. Dan Situasi tersebut telah mencederai amanat partai seperti yang diatur dalam UU Nomor 2/2011 tentang Partai Politik dan parpol seharusnya dikelola dengan cara demokratis.

"Kami masih sabar dan tahan diri tidak bereaksi dari aksi yang dilakukan teman-teman, keluarga besar, yang di luar itu memakai baju atribut kami, kami tidak tahu, yang jelas apa yang dilakukan, intimidasi yang dilakukan sangat jauh dari sifat demokratis," terangnya. (Ray)