AWK Dukung TNI perangi Khilafah sambangi Kodim Gianyar dan dukung pembentukan BNN Jembrana, Bangli, Tabanan

 

KUNJUNGAN – Dr. Arya Wedakarna bersama Brijen Pol Gede Sugianyar (Kepala BNN Bali) dan Kolonel Infantri Frandi Siboro (Dandim 1616/ Gianyar) 

HAVIA WORLD | BALI - DENPASAR | Komite I Bidang Hukum DPD RI Utusan Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya  Wedakarna MWS III mengadakan kunjungan kerja terkait dengan situasional Bali terkait penegakan hukum, pertahanan dan keamanan Bali. Adapun instansi yang dikunjungi Senator RI Arya Wedakarna ( AWK ) adalah  Kodim 1616/ Gianyar dan Kantor Badan Narkotika Nasional ( BNN ) Provinsi Bali.l, Selasa (18/05/2021).

Untuk giat di Markas Kodim 1616/Gianyar, Senator AWK langsung diterima oleh Letkol Infantri Frandi Siboro dan jajaran. Dan sejumlah hal dibahas oleh AWK, diantaranya terkait dengan peran TNI dalam mengamankan vaksin dan membantu pemerintah di Satgas Covid diwilayah Gianyar, dan juga meninjau langsung keberadaan Markas Kodim Gianyar yang menurut DPD RI bisa menjadi prototipe Kodim teladan diwilayah Provinsi Bali. “1 Jam lebih saya berbicara dengan Komandan Frandi, saya menilai beliau sebagai sosok yang tegas dengan visi yang jauh kedepan.

Semua hal kita diskusikan, termasuk peran TNI dalam menjaga nilai Pancasila khususnya menjaga Pancasila dan NKRI dari ideologi Khilafah. Apalagi di Gianyar ini ada instalasi vital penting milik negara yakni Istana Kepresidenan RI Tampaksiring. Dan prinsip DPD RI mendukung peran TNI AD khususnya Kodam, Korem , Kodim, Koramil hingga Babinsa di Bali untuk mengambil peran agar stabilitas Bali terjaga , termasuk menjauhi Gianyar dari radikalisme.

Semoga Dandim Gianyar yang cerdas ini suatu saat bisa memimpin Kodam dan Republik. Ini akan menjadi atensi DPD RI”ungkap AWK yang juga mantan Rektor Universitas Mahendradatta Bali in. Hal senada juga disampaikan oleh AWK pada saat diterima langsung oleh Brigjen Pol Gde Sugianyar ( Kepala BNN Bali ) di Kantor BNN yang dimana sejumlah aspirasi dari BNN disampaikan kepada AWK, salah satunya harapan agar moratorium keputusan menteri terkait penghentian pembentukan BNN kabupaten / kota dihentikan, dan untuk Bali ada 3 Kabupaten yang belum memiliki Kantor BNN yakni Jembrana, Bangli, Tabanan.

“Ada tiga hal yang menjadi atensi DPD RI untuk eksistensi BNN yakni peningkatan anggaran BNN Bali yang sekarang masiih relatif kecil yakni Rp 18 Milyar pertahun untuk BNN se-Bali yang sebagian besar untuk operasional. Ini perlu ditingkatkan dipusat, termasuk anggaran BNN Pusat yang dari data awal kurang dari Rp 2 Trilyun. Ini sangat kecil. Lainnya, agar di Bali segera Jembrana, Bangli, Tabanan membentuk kantor BNN dan kedepan cita – cita saya gedung BNN Bali dikawasan Kereneng ini bisa dipindah kelokasi yang lebih besar. Ini sudah tidak layak dan sempit, Kita berjuang ya. “ungkap AWK yang juga Wakil Ketua Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI.

Sejumlah hal yang jadi agenda pembahasa yakni 1) Fasilitasi sel di Kantor BNN agar disempurnakan untuk kenyamanan tahanan 2) DPD mendukung didirikannya pusat rehabilitasi swasta berskala internasional untuk mendukunhg Bali sebagai “Medical Tourism” 3) Fokus pencegahan kawasan Kintamani dan Nusa Penida sebagai destinasi baru peredaran narkoba 4) Mensosialisasikan Kantor BNN untuk tempat mencari surat bebas narkorba dan juga konsultasi narkoba dengan kerahasiaan terjamin ( admin )